Year: 2024
KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI: SUBSIDI UNTUK SIAPA? (part 1)
Kebijakan Pupuk bersubsidi yang terbagi dalam tiga tahapan: perencanaan kebutuhan, kontraktual serta distribusi dan pelaporan sering menuai kritikan berkepanjangan. Hal yang wajar, mengingat kedudukannya strategis dalam menunjang keberhasilan Program Ketahanan pangan. Dari semua kritik, semuanya terarah pada tahapan perencanaan kebutuhan dan distribusi pelaporan. Tak satupun yang yang mengarah pada kritik kebijakan kontraktual yang berperan penting…
Fleksibilitas PBJ BLUD : Implementasi Setengah Hati?
“Banyak pertanyaan yang mampir ke beranda saya. Persoalan PBJ BLUD. Masalah lama sejak Permendagri 61 tahun 2007 menawarkan fleksibilitas pengadaan barang/jasa BLUD sebagai salah satu dari enam pemanis, agar entitas layanan publik bergegas menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Dan setelah Permendagri tersebut dicabut dan digantikan dengan Permendagri 79 tahun 2018, pertanyaan yang sama berulang. Benarkah…
Fleksibilitas PBJ BLUD : Implementasi Permendagri 79/2018
Setelah menjadi acuan satu-satunya bagi pelaksana dan praktisi BLUD selama kurang lebih 11 tahun, akhirnya pada 27 Agustus 2018, Permendagri 61 tahun 2007 diganti dan dicabut dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana fleksibilitas masih menjadi ujung tombak swetener. Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, alasan utama terbitnya Permendagri 79/2018 adalah…
Benarkah Ada Fleksibilitas Pengadaan Barang dan Jasa BLUD (part 1)
Sebagai sebuah institusi pemerintah yang memberikan layanan langsung kepada pengguna, BLUD tentu saja perlu kecepatan dalam memberikan respon layanan. Salah satu infrastruktur yang diharapkan membantu daya ungkit BLUD memberikan layanan adalah adanya regulasi pengadaan barang jasa (PBJ) yang bersifat khusus, yang dapat dijadikan referensi dan acuan hukum bagi pimpinan BLUD untuk menyelenggarakan PBJ dalam lingkup…